Di tengah maraknya sorotan publik terhadap etika anggota legislatif, muncul lagi sebuah insiden yang mengundang perhatian dari Kabupaten Jember, Jawa Timur. Achmad Syahri Assidiqi, anggota Komisi D DPRD Jember dari Partai Gerindra, baru-baru ini menjadi pusat perbincangan setelah mengakui bahwa dirinya bermain gim (ngegame) dan merokok saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung wakil rakyat.
Yang membuat pernyataan ini semakin unik adalah klaim Syahri bahwa tindakannya tersebut baru dilakukan “pertama kali”. Dalam sebuah pernyataan yang beredar luas, politisi Gerindra itu menyebut bahwa momen bermain game dan merokok dalam rapat merupakan pengalaman pertamanya. Klaim ini sontak menuai berbagai reaksi, mulai dari kritik tajam hingga sindiran dari masyarakat dan pengamat politik.
Antara ‘Kesalahan Sekali’ dan Pelanggaran Etika
Syahri berdalih bahwa perilakunya terjadi karena suasana rapat yang berlangsung alot dan melelahkan. Namun, publik menilai bahwa dalih “baru sekali” tidak cukup untuk membenarkan pelanggaran tata tertib dan etika seorang wakil rakyat. Ruang rapat, apalagi RDP yang dihadiri oleh mitra kerja dan masyarakat, adalah tempat serius untuk membahas kebijakan publik. Bermain gim menandakan ketidakhadiran perhatian, sementara merokok di ruangan tertutup (jika bukan area khusus) melanggar peraturan kesehatan dan kesopanan.
Bukan hanya warga biasa yang kecewa, sejumlah anggota dewan lainnya juga menyayangkan tindakan tersebut. Mereka menilai bahwa apa yang dilakukan Syahri mencoreng citra lembaga DPRD yang sudah sedang berupaya memperbaiki kepercayaan publik. Di era transparansi digital, setiap gerak-gerik anggota dewan mudah terekam dan viral, sehingga klaim “baru sekali” justru terdengar seperti upaya pembenaran yang lemah.
Akibat insiden ini, beberapa pihak mendorong Badan Kehormatan (BK) DPRD Jember untuk memanggil dan memberikan sanksi moral. Mereka berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi semua anggota dewan bahwa rapat bukanlah ruang rekreasi pribadi. Jika benar ini adalah kali pertama, maka harus menjadi yang terakhir. Publik kini menunggu langkah nyata DPRD Jember untuk menegakkan disiplin internal tanpa pandang bulu. Kesalahan yang diakui sekalipun, jika tidak diikuti sanksi tegas, hanya akan menjadi preseden buruk bagi etika politik di daerah.