Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan tidak memiliki kewenangan untuk menangani gugatan terkait dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan terhadap Hakim Konstitusi, Adies Kadir. Keputusan ini memunculkan kekecewaan dari Constitutional and Administrative Law Society (CALS), kelompok yang terdiri dari sejumlah guru besar, dosen, serta praktisi hukum yang sebelumnya mengajukan laporan tersebut.
Meskipun demikian, pihak CALS mengaku sudah memperkirakan kemungkinan tersebut mengingat kompleksitas persoalan hukum yang dihadapi. Pernyataan ini disampaikan oleh salah satu perwakilan CALS, Bivitri Susanti, setelah sidang yang berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, pada Kamis (5/3/2026).
baca juga : Puan Maharani Yakin Prabowo Akan Suarakan Palestina di KTT AS
Keputusan MKMK dan Dampaknya
Dalam putusannya, MKMK menyatakan bahwa lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus laporan dugaan pelanggaran etik yang dilayangkan terhadap Adies Kadir. Dengan demikian, laporan yang diajukan oleh CALS tidak dapat diproses lebih lanjut dalam forum MKMK.
Keputusan ini menjadi sorotan karena menyangkut mekanisme pengawasan etik terhadap hakim konstitusi. Banyak pihak menilai bahwa proses penegakan etik di lembaga peradilan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
Bagi CALS, putusan ini dianggap sebagai pukulan terhadap harapan mereka agar laporan tersebut dapat diperiksa secara lebih mendalam. Namun, mereka tetap menghormati keputusan yang telah diambil oleh MKMK sebagai bagian dari proses hukum yang berlaku.
Kekecewaan yang Sudah Diperkirakan
Perwakilan CALS, Bivitri Susanti, menyatakan bahwa pihaknya merasa kecewa dengan hasil putusan tersebut. Meski begitu, mereka tidak sepenuhnya terkejut karena sejak awal menyadari bahwa perkara ini memiliki tantangan hukum yang cukup kompleks.
Menurut Bivitri, sebagai pelapor tentu pihaknya berharap laporan tersebut diterima dan ditindaklanjuti. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran etik dapat diuji melalui mekanisme yang jelas dan terbuka.
Namun di sisi lain, ia juga mengakui bahwa persoalan kewenangan sering kali menjadi hambatan dalam berbagai proses hukum, khususnya yang berkaitan dengan lembaga negara. Oleh karena itu, CALS telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan hasil yang tidak sesuai dengan harapan.
Kompleksitas Hukum dalam Kasus Etik
Kasus ini menunjukkan bahwa persoalan etik di lembaga peradilan tidak selalu mudah diselesaikan melalui satu jalur mekanisme saja. Dalam banyak situasi, terdapat batasan kewenangan antar lembaga yang membuat proses pemeriksaan menjadi lebih rumit.
Para pakar hukum menilai bahwa sistem pengawasan etik terhadap pejabat peradilan harus memiliki kerangka hukum yang jelas agar tidak menimbulkan kebingungan mengenai siapa yang berwenang menangani laporan tertentu.
Kondisi seperti ini sering memunculkan perdebatan mengenai efektivitas lembaga pengawas internal dalam menjaga integritas institusi peradilan. Oleh sebab itu, sejumlah kalangan akademisi mendorong adanya evaluasi terhadap mekanisme pengawasan yang ada saat ini.
Harapan Terhadap Reformasi Pengawasan Etik
Meski laporan mereka tidak dapat diproses oleh MKMK, CALS berharap diskusi mengenai pengawasan etik hakim konstitusi tetap menjadi perhatian publik. Menurut mereka, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama yang harus dijaga oleh lembaga peradilan.
Kasus ini juga dianggap sebagai momentum untuk mengevaluasi sistem pengawasan etik agar lebih jelas dan efektif di masa depan. Jika mekanisme penanganan laporan tidak memiliki batas kewenangan yang tegas, maka potensi kebuntuan hukum seperti ini dapat terus terjadi.
Ke depan, banyak pihak berharap adanya pembaruan regulasi yang dapat memperkuat sistem pengawasan terhadap pejabat peradilan, termasuk hakim konstitusi. Dengan demikian, setiap laporan dugaan pelanggaran etik dapat ditangani secara lebih jelas, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
Pada akhirnya, meskipun CALS mengaku kecewa dengan keputusan MKMK, mereka tetap menilai bahwa proses ini penting sebagai bagian dari upaya menjaga integritas sistem hukum di Indonesia. Diskusi mengenai akuntabilitas lembaga peradilan pun diperkirakan akan terus berlanjut seiring meningkatnya perhatian publik terhadap isu etika di lingkungan kekuasaan kehakiman.